BURCHARRY.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa rencana penambahan ini diusulkan karena Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar program ini dapat segera dijalankan sesuai target, yaitu memberikan makanan kepada 82,9 juta penerima.
Dadan menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun yang dianggarkan untuk tahun 2025 hanya cukup untuk mendanai program MBG bagi sekitar 17 juta penerima, yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan. “Jika tidak ada tambahan, maka anggaran sebesar Rp 71 triliun ini hanya dapat menjangkau 15 hingga 17,5 juta penerima saja,” ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/1/2025).
Ia menambahkan, menurut perhitungan sementara dari Badan Gizi, untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir tahun 2025, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 100 triliun. “Jika penambahan anggaran dapat dilakukan pada bulan September, maka Rp 100 triliun tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 82,9 juta penerima,” jelas Dadan.
Mengenai keputusan penambahan anggaran ini, Dadan menyatakan bahwa semua keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh Prabowo. “Presiden (Prabowo) memiliki harapan untuk menjangkau seluruh penerima manfaat, secara otomatis anggaran akan bertambah, dan Menteri Keuangan juga menunjukkan bahwa semua tergantung pada keputusan Presiden,” tutup Dadan.
APBD Siap Menyumbang Rp 5 Triliun
Pemerintah juga berencana mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program MBG, dengan total yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah melalui telekonferensi untuk membahas dukungan daerah terhadap program MBG.
Tito menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini akan dimulai setelah bulan September, setelah para kepala daerah baru dilantik. Akan ada pergeseran anggaran dan perubahan pada APBD, serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah, yang diperkirakan bejumlah sekitar 2.000 SPPG. “Jika ditambahkan dengan APBD provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, totalnya bisa mencapai hampir Rp 5 triliun, sehingga dapat membangun sekitar 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” kata Tito di tempat yang sama.
Ia juga menambahkan, ke depan, peran pemerintah daerah akan sangat penting dalam membangun SPPG dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan serta ternak guna memenuhi kebutuhan program. Selain itu, ada opsi agar pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah dapat mengelola program tersebut secara langsung.
Baca Juga : Kepala BGN Menjamin Makanan Bergizi Gratis Didanai oleh APBN, Tanpa Menggunakan Uang Prabowo
