BURCHARRY.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diluncurkan dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun yang berasal dari anggaran negara. Namun, setelah hampir dua minggu berjalan, muncul berbagai usulan untuk memperluas sumber pendanaannya, tidak hanya bergantung pada APBN.
Ada saran untuk melibatkan dana dari APBD dan zakat sebagai tambahan pembiayaan bagi program prioritas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, ada rencana untuk meningkatkan alokasi dari APBN, dengan harapan memperluas jangkauan Program Makan Bergizi ini.
Usulan melibatkan dana APBD dalam membiayai Program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dia mengungkapkan bahwa dia telah membicarakan hal ini langsung dengan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Istana Kepresidenan di Jakarta, mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU) pada tanggal 14 Januari 2025.
Sejauh ini, Khofifah menjelaskan bahwa pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya tergantung pada APBN, khususnya dari anggaran yang disalurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, dia berpendapat bahwa banyak daerah dengan APBD yang cukup memadai dapat memberikan kontribusi untuk mendanai program ini.
“Saya telah menyampaikan kepada Pak Presiden, ada juknis dari BGN yang berasal dari APBN. Padahal, penting untuk berbagi dengan APBD,” kata Khofifah seusai pertemuan dengan Prabowo.
Dia memberikan contoh bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki kapasitas fiskal untuk memberikan dukungan finansial bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dana dapat digunakan untuk meningkatkan komposisi menu dengan tambahan telur melalui pembiayaan dari APBD.
Khofifah juga menambahkan bahwa pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Kota dapat menyisihkan sebagian APBD mereka jika terdapat ruang fiskal yang cukup. Selain meningkatkan nilai gizi, kontribusi dari APBD juga diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat dari Program Makan Bergizi.
Di hari yang sama, Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, juga menyampaikan pengusulan untuk mencari sumber dana tambahan di luar APBN untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis. Dia mendorong penggunaan dana zakat sebagai bagian dari pembiayaan program prioritas Prabowo.
Menurut Sultan, dana zakat dapat menjadi solusi yang melibatkan partisipasi masyarakat, mengingat zakat diperoleh langsung dari masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak semata-mata mengandalkan APBN.
“Bagaimana kita dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis ini. Salah satu contohnya adalah jika kita melibatkan dana zakat yang cukup besar itu,” ujar Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Prabowo Buka Suara
Saat ditanya pendapatnya mengenai penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa urusan zakat sudah ada pihak yang mengelolanya. Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat siap memenuhi kebutuhan pangan anak-anak Indonesia pada tahun 2025.
“Yang mengurus zakat sudah ada pihaknya. Namun yang jelas, dari pemerintah pusat, kami siap. Anak-anak Indonesia akan mendapatkan makanan pada tahun 2025,” kata Prabowo saat ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, pada 16 Januari 2025.
Mengenai usulan agar APBD dilibatkan dalam pembiayaan program makan bergizi, Prabowo menyatakan persetujuannya. Dia menegaskan pemerintah akan terbuka untuk kerjasama dari Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program tersebut, asalkan tidak terjadi kebocoran dan program dilaksanakan dengan efisien.
“Kemudian, Pemda juga ingin turut berpartisipasi. Para Gubernur dan Bupati, dipersilakan untuk berkontribusi. Yang terpenting adalah efisiensi, agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran,” tegas Prabowo.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sejalan dengan pernyataan Prabowo. Ia menyatakan bahwa penggunaan dana APBD untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat diperlukan. Dadan menekankan bahwa segala bantuan dari pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, harus segera direalisasikan.
Dadan meyakini bahwa bantuan dari pemerintah daerah dapat mempercepat dan memperluas pelaksanaan program MBG, yang merupakan prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Untuk saat ini, pemerintah menjalankan program MBG dengan dukungan anggaran dari negara, dengan total sekitar Rp 71 triliun yang telah dialokasikan dalam APBN 2025.
“Tentu saja, bantuan dari APBD dapat direalisasikan dan sangat dibutuhkan untuk mempercepat implementasi program ini,” ujar Dadan dalam keterangan pers yang disampaikan pada Kamis (16/1/2025).
Dadan menjelaskan ada tiga langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur SPPG dan memastikan distribusi MBG berjalan lancar. Kedua, melakukan pembinaan masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku yang berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, melibatkan beberapa dinas di masing-masing pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan MBG, terutama bagi ibu hamil, menyusui, dan anak balita.
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah ini sudah dilaporkan secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan harapan mendapatkan perhatian dari para pejabat tinggi di tingkat daerah.
Mengenai usulan dana zakat, Dadan menyebutkan bahwa pihaknya belum mendalami hal tersebut dan saat ini masih fokus untuk memaksimalkan penggunaan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung program MBG selama satu tahun, dengan skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap, dan ditargetkan dapat menjangkau 15-17,5 juta orang penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
“BGN akan fokus pada penggunaan dana APBN sebesar Rp 71 triliun terlebih dahulu,” tutup Dadan dalam keterangan persnya.
Baca Juga : Prabowo Tanggapi Usulan Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis
