BURCHARRY.COM – Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas untuk mengurangi pengeluaran besar-besaran dalam pemerintahan. Ia menyentil sosok-sosok yang membangkang terhadap arahannya dengan menyebut mereka sebagai ‘raja kecil’. Siapakah mereka?
Dalam upaya efisiensi anggaran, Prabowo menginstruksikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan seremonial serta perjalanan dinas. Kebijakan ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025, dengan tujuh poin penting yang harus dilaksanakan.
Salah satu poin penting yang disampaikan Prabowo adalah instruksi untuk mengefisiensikan anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Dalam poin lainnya, Prabowo meminta kepala daerah untuk membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, studi banding, serta seminar forum group discussion (FGD). Pemda juga diminta untuk memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen dan membatasi pengeluaran honorarium dengan cara membatasi jumlah tim dan besaran gaji.
Prabowo Sebut ‘Raja Kecil’
Dalam sambutannya pada Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, pada Senin (10/2/2025), Prabowo menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang menentang instruksi tersebut.
“Saya melakukan penghematan, ingin menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, mubazir, dan menjadi alasan untuk korupsi. Ada yang melawan saya, merasa kebal hukum, merasa seperti ‘raja kecil’. Saya ingin menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka,” ungkap Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini diharapkan dapat memperbaiki sekitar 330. 000 sekolah, padahal anggaran yang ada hanya mencukupi untuk memperbaiki 20. 000 sekolah.
“Karena itu, perjalanan dinas ke luar negeri harus dikurangi. Anda boleh melawan Prabowo, tapi ingat konsekuensinya, itu sama saja melawan semua ibu-ibu yang ada. Tidak usah ke luar negeri, 5 tahun tidak perlu jika memang perlu,” tegasnya.
“Perjalanan ke luar negeri hanya untuk tugas resmi. Kalau mau jalan-jalan, silakan pakai uang sendiri,” tambah Prabowo.
Ketua Umum Gerindra ini kemudian menjelaskan bahwa ia sendiri kerap pergi ke luar negeri untuk mewakili negara atas undangan resmi.
“Ah, kenapa Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala negara dalam konferensi-konferensi penting, untuk mengamankan kepentingan bangsa,” ujarnya.
Efisiensi anggaran ini ternyata berdampak signifikan, termasuk gaji pegawai Komisi Yudisial (KY). Ketua KY Amzulian Rifai menyatakan bahwa dengan adanya efisiensi, mereka hanya mampu membayar gaji pegawai hingga Oktober 2025.
“Kami diminta untuk melakukan efisiensi, jadi segala hal terasa terganggu. Anggaran yang ada tidak cukup untuk operasional sehari-hari, bahkan gaji pegawai hanya bisa cukup hingga bulan Oktober,” kata Amzulian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).
Selain itu, pegawai KY terpaksa mengeluarkan dana pribadi untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, karena anggaran KY telah dipangkas hingga 54 persen.
Dengan demikian, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Indonesia akan menghentikan operasionalnya pada hari Minggu, juga pada hari libur nasional dan cuti bersama, sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada hari Senin, 10 Februari 2025,” ungkap Perpusnas melalui akun Instagram resmi mereka.
Jadwal pelayanan baru Perpusnas akan berlangsung dari Senin hingga Kamis pukul 08. 00-16. 00 WIB, Jumat pukul 08. 00-16. 30 WIB, dan Sabtu pukul 09. 00-15. 00 WIB.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengalami dampak dari efisiensi anggaran yang diterapkan. Hal ini menyebabkan penurunan akurasi informasi cuaca dan gempa bumi.
“Kepastian akurasi informasi cuaca, iklim, serta data mengenai gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen. Kecepatan peringatan dini tsunami pun mengalami peningkatan waktu dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih, sementara jangkauan penyebarluasan informasi mengenai gempa bumi dan tsunami menurun hingga 70 persen,” jelas Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, yang dilansir Antara pada Sabtu (8/2/2025).
Meski BMKG mendukung kebijakan efisiensi anggaran, mereka saat ini mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto demi menjaga ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK. 02/2025, target pemotongan anggaran BMKG ditetapkan sebesar Rp 1,423 triliun, atau 50,35 persen dari total anggaran awal yang mencapai Rp 2,826 triliun.
BMKG menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak negatif terhadap banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam tidak dapat berfungsi, karena kemampuan pemeliharaan yang menurun hingga 71 persen. Hal ini mengganggu observasi dan kemampuan dalam mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, serta tsunami.
Selain itu, hampir 600 alat sensor yang digunakan untuk memantau gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Aloptama yang dimiliki BMKG. Sebagian besar alat tersebut kini telah melebihi usia kelayakan operasional.
Akhirnya, kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia menjadi sulit untuk dilaksanakan. Modernisasi sistem serta alat operasional BMKG juga terhenti, yang berdampak pada keselamatan transportasi udara yang memerlukan akurasi 100 persen, serta mengganggu keselamatan transportasi laut.
Baca Juga : Panglima TNI Melaporkan Pembentukan Satuan Produksi kepada Presiden Prabowo
