Rencana Presiden Prabowo mengumpulkan menteri di Akmir Magelang penting, ia harus mengingatkan para menteri
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujan Komardin, menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengumpulkan para menterinya di Akademi Militer (Akmir) di Magelang, Jawa Tengah, penting.
Hal ini dikarenakan dua dari 48 menteri tersebut baru-baru ini berperilaku yang dianggap publik tidak pantas, meskipun baru satu hari menjabat.
Menurut Menteri Ujan, pembekalan ini dimaksudkan sebagai cara untuk mengingatkan para menteri agar tidak salah mengeluarkan pernyataan atau mengambil kebijakan yang menguntungkan diri sendiri.
“Oleh karena itu, kita perlu mengoreksi menteri yang salah arah,” kata Ujan kepada Kompas.com, Rabu (23/10/2024).
“Konsep pelatihan Pak Prabowo di Magelang itu relevan, penting, dan harus dilakukan untuk mendisiplinkan para menteri yang mengambil kebijakan yang menguntungkan diri sendiri atau salah bicara,” ujarnya.
Pak Ujan mengatakan bahwa pembekalan ini diharapkan dapat memastikan bahwa tidak ada menteri yang membuat kebijakan yang mementingkan diri sendiri.
“Ini adalah aspek penting dari pelatihan yang akan diberikan Pak Prabowo kepada para menteri. Agar tidak ada lagi menteri yang salah jalan, membuat pernyataan sembarangan, atau mengambil kebijakan sembarangan,” kata Menteri Ujan.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT), Yandri Susanto, menimbulkan kontroversi. Ia menandatangani undangan peringatan haul kedua mendiang ibunya dengan menggunakan kop dan stempel resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Undangan yang ditandatanganinya itu juga merayakan Hari Santri dan Tasyakuran.
Namun, Yandri mengakui kesalahannya dalam menyiapkan undangan dengan kop dan stempel resmi Kementerian untuk acara haul kedua ibundanya.
Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai menteri untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
“Saya bisa mengoreksinya nanti, tapi sekali lagi, itu tidak disalahgunakan atau diselewengkan,” kata Yandri kepada wartawan setelah acara pada hari Selasa (22/10/2024) di Bai Mahdi Shole Mamun Pompes, Provinsi Suran, Banten.
Yandri, yang juga wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), mengatakan bahwa ia tidak akan mengulangi penggunaan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian untuk kegiatan pribadinya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuat kehebohan saat mengatakan bahwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
Hal ini dikatakan Yusril pada Senin (21/10/2024) dalam menanggapi pertanyaan wartawan di Istana Tamu Negara Jakarta, menjelang pelantikan Kabinet Merah Putih.
“Tidak ada [pelanggaran HAM berat dalam tragedi 1998].
Simak: Sejak 23 September 2024, 1.552 orang telah terbunuh dalam perang Israel-Hizbullah di Lebanon
