BURCHARRY.COM – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa isu hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ia menyampaikan komitmen kuat Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya global guna memajukan dan melindungi HAM.
Dalam pidatonya pada pertemuan High-Level Segment sesi ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB di Jenewa, Swiss, pada 24 Februari 2025, Sugiono menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia menjadikan HAM sebagai fokus strategi nasional.
“Indonesia konsisten memajukan amanat konstitusi yang menempatkan HAM sebagai landasan kebijakan kami,” ujar Sugiono. Ia juga memaparkan kontribusi Indonesia dalam menyuarakan agenda HAM di tengah tantangan global seperti kesenjangan pembangunan, diskriminasi yang meningkat, Islamofobia, serta isu kemanusiaan di Palestina.
“Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai inti dari kebijakan nasionalnya,” tambahnya.
Sugiono kemudian memaparkan berbagai inisiatif prioritas pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan pemenuhan HAM di dalam negeri, meliputi program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, hingga layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya hak atas pembangunan yang memungkinkan negara mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
“Indonesia menyoroti perlunya pendekatan inklusif terhadap hak pembangunan. Sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sugiono mendesak Dewan HAM PBB agar tetap berpegang pada mandat utamanya sebagai penjaga HAM global, bukan menjadi instrumen politik antarnegar. Ia menekankan pentingnya kerja sama berbasis kemitraan setara tanpa adanya sikap menghakimi antarnegara.
“Upaya perlindungan HAM harus dilandasi oleh komitmen tulus dan kesetaraan. Tidak ada negara yang berhak merasa memiliki otoritas moral untuk memberi penilaian sepihak kepada negara lain,” tegasnya.
Selain itu, Sugiono menyoroti soal dukungan pemerintah terhadap keadilan bagi Palestina. Ia mengecam genosida serta peperangan yang masih berlangsung di kawasan tersebut dan menyerukan penghentian segera atas tindakan-tindakan tersebut.
“Kita tidak akan tinggal diam atas pendudukan Israel di Palestina. Indonesia menyerukan kepada pihak-pihak yang mengaku menjunjung tinggi nilai-nilai HAM agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina serta menghindari penerapan standar ganda dalam penegakan HAM,” serunya.
Pertemuan High-Level Segment Dewan HAM PBB adalah agenda tahunan yang diikuti oleh lebih dari 128 perwakilan tingkat tinggi dari berbagai negara, termasuk wakil perdana menteri dan menteri luar negeri.
Saat ini, Indonesia turut menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026, menandai keanggotaannya yang keenam. Selama masa ini, Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting seperti konflik di Palestina, nasib Muslim Rohingya, intoleransi berbasis agama, hak atas pembangunan, serta peningkatan kapasitas di bidang HAM secara global.
Baca Juga : Prabowo: Siapa yang Menganggap Indonesia dalam Kegelapan?
