Bisakah APBN Bebas dari Defisit seperti yang Dicita-Citakan oleh Prabowo?

BURCHARRY.COM – Presiden Prabowo Subianto memiliki mimpi untuk mencapai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa defisit pada tahun 2027 atau 2028. Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa target tersebut sulit dicapai mengingat kondisi fiskal yang ada saat ini.

Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), keberadaan APBN dengan defisit sebenarnya dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003, yang memungkinkan defisit selama berada di bawah batas maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bhima menyampaikan bahwa defisit dalam APBN tidak menjadi masalah asalkan terkendali, mengingat tujuan utama belanja pemerintah adalah mendorong aktivitas perekonomian tanpa mengganggu sektor riil. Ia menjelaskan bahwa jika APBN dibuat surplus atau tanpa defisit, maka penerimaan negara harus sangat besar, sedangkan belanja pemerintah akan dikurangi. Akibatnya, ekonomi berpotensi melemah.

Jika ingin mencapai defisit nol persen, menurut Bhima, perekonomian sebaiknya tidak berharap mampu tumbuh lebih dari 5%. Kondisi tersebut membuat APBN menjadi procyclical, bukan countercyclical, sehingga tidak memberikan dampak positif yang maksimal bagi stabilitas ekonomi.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Ia menyatakan bahwa memaksakan APBN tanpa defisit dapat membawa risiko negatif bagi perekonomian karena belanja pemerintah biasanya lebih besar daripada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan berbagai insentif dan pengeluaran strategis lainnya.

Faisal mengungkapkan bahwa meskipun secara teori APBN tanpa defisit bukan hal mustahil, langkah ini membutuhkan pendekatan yang sangat hati-hati agar tidak berdampak buruk pada ekonomi. Ia juga menyoroti adanya potensi efisiensi dari belanja negara yang kurang efektif.

Namun, Faisal menekankan bahwa kebijakan efisiensi sering kali menimbulkan masalah baru jika tidak direncanakan dengan matang. Misalnya, dalam konteks penekanan defisit, pengurangan anggaran secara signifikan tanpa analisis mendalam bisa menghadirkan tantangan tersendiri.

Sebagai catatan, pemerintah telah menetapkan target defisit sebesar 2,48% dari PDB dalam RAPBN 2026 lebih rendah dibandingkan target 2,5% di APBN 2025 maupun proyeksi 2,78% untuk tahun ini. Prabowo tetap berharap bahwa pada tahun 2027 atau 2028 APBN bisa sepenuhnya bebas dari defisit.

Dalam pidatonya di Gedung DPR RI seputar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Presiden berjanji bahwa pemerintah yang ia pimpin akan menekan defisit sekecil mungkin hingga akhirnya menghapusnya sama sekali pada 2027 atau 2028. Bagi Prabowo, keberhasilan ini merupakan cita-cita besar untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kokoh.