BURCHARRY.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengubah PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Peraturan ini menetapkan bahwa pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak menerima tunjangan sebesar 60% dari gaji mereka selama enam bulan.
PP tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2025, hari yang sama peraturan itu mulai berlaku. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sudah mengumumkan rencana tunjangan JKP berupa manfaat tunai 60% gaji pada Desember 2024.
Program JKP dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa JKP mencakup pemberian uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan keterampilan. Berdasarkan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan, pasal 21 ayat 1 peraturan ini menyebutkan bahwa tunjangan uang tunai sebesar 60% dari upah terakhir akan diberikan setiap bulan, selama maksimal enam bulan.
Pasal 21 ayat 2 menyatakan bahwa besaran upah yang menjadi dasar pembayaran manfaat ini adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas sebesar Rp5.000.000. Jika upah melampaui batas tersebut, maka tunjangan dihitung berdasarkan batas maksimal ini, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4.
Peraturan ini juga menggarisbawahi bahwa hak atas manfaat JKP akan hangus jika klaim tidak diajukan dalam waktu enam bulan sejak PHK terjadi, pekerja telah mendapatkan pekerjaan baru, atau pekerja meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam pasal 40.
Selain itu, aturan terbaru mengatur perubahan besaran iuran JKP yang wajib dibayarkan. Sebelumnya, iuran ditetapkan sebesar 0,46% dari upah bulanan, namun kini diturunkan menjadi 0,36%, sebagaimana tertulis di pasal 11 ayat 2.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan bahwa skema insentif baru JKP berbeda dibanding sebelumnya. Pada aturan lama, manfaat uang tunai JKP diberikan sebesar 45% dari upah untuk tiga bulan pertama, kemudian hanya 25% untuk tiga bulan berikutnya. Kini, skema ini berubah menjadi pembayaran flat sebesar 60% selama enam bulan berturut-turut tanpa pembagian tahapan.
“Program ini memang mengalami beberapa perbaikan. Kini manfaatnya flat sebesar 60% untuk enam bulan penuh, sementara sebelumnya terbagi menjadi dua tahap,” jelas Anggoro saat Konferensi Pers mengenai Paket Stimulus Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada 16 Desember 2024.
Baca Juga : Prabowo Luncurkan Aturan Baru, Korban PHK Berhak Terima 60% Gaji Selama 6 Bulan
