BURCHARRY.COM – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama lima menteri teknis menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu membahas arahan strategis terkait pembangunan infrastruktur yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap ekonomi nasional maupun lokal.
Dalam keterangannya setelah rapat terbatas, AHY menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjadikan infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa diskusi diawali dengan pemaparan teknis dari masing-masing kementerian sesuai dengan bidangnya.
AHY menyoroti bahwa keberhasilan dalam mencapai target swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, serta penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan sangat erat kaitannya dengan infrastruktur yang memadai. Meski ada kebijakan efisiensi anggaran, AHY menegaskan pihaknya akan tetap memprioritaskan pembangunan dengan pendekatan yang strategis.
Ia menjelaskan bahwa alokasi dana tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga melalui pendanaan alternatif seperti investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Keterlibatan sektor swasta pun menjadi elemen kunci dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang berkelanjutan.
Selain membahas infrastruktur secara umum, AHY juga mengungkap arahan Presiden Prabowo mengenai kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran. Menurutnya, seluruh pihak berupaya memastikan kelancaran arus mudik di akhir Maret mendatang, demi memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Rencana pengembangan fasilitas transportasi darat, laut, udara, serta kereta api juga dibahas dalam rangka mendukung sektor ekonomi dan pariwisata.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri terkait, di antaranya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Tidak ketinggalan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Baca Juga : Desakan Kuat Mahasiswa Menolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan
