
BURCHARRY.COM – Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyebut secara jelas siapa sosok yang dilabelinya sebagai ‘raja kecil’ yang berupaya melawan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Deddy, isu tersebut telah menjadi perbincangan publik dan seharusnya mendapatkan klarifikasi.
“Saya tidak bisa memberikan respon yang tepat karena saya bukan intelijen. Seharusnya Presiden bisa langsung menyebutkan siapa ‘raja kecil’ yang dimaksud,” ungkap Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Dia juga menekankan bahwa jika Prabowo enggan menyebut nama, setidaknya Presiden dapat menguraikan tindakan yang dilakukan oleh ‘raja kecil’ tersebut yang dianggap bermasalah. Penjelasan tersebut, menurutnya, penting untuk disampaikan kepada masyarakat.
“Tak perlu menyebutkan nama, tetapi lebih baik menjelaskan tindakan apa yang mereka lakukan, implikasinya, dan mengapa Presiden perlu mengungkapkan hal itu ke publik. Seharusnya masalah seperti ini diselesaikan, bukan hanya diungkapkan di hadapan masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menjelaskan latar belakang keputusan untuk menerapkan efisiensi anggaran di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah demi kepentingan masyarakat. Ia menyoroti adanya ‘raja kecil’ yang menentang kebijakan tersebut.
“Saya melakukan penghematan karena ingin menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, mubazir, dan yang hanya menjadi alasan untuk korupsi. Ada yang melawan saya, merasa kebal hukum, seolah-olah sudah menjadi ‘raja kecil’. Saya ingin menghemat uang untuk rakyat, agar bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak mereka,” ujar Prabowo saat memberi sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, pada Senin (10/2).
Prabowo berharap efisiensi anggaran dapat digunakan untuk memperbaiki semua sekolah yang jumlahnya sekitar 330 ribu. Namun, anggaran yang ada saat ini hanya mampu memperbaiki 20 ribu sekolah.
“Oleh karena itu, perjalanan dinas dan perjalanan ke luar negeri sebaiknya dikurangi. Anda boleh melawan Prabowo, tetapi Anda akan melawan semua emak-emak itu. Bandel dan ndablek. Tidak perlu ke luar negeri, bahkan jika perlu, selama 5 tahun tidak usah ke luar negeri,” tegas Prabowo.
“Yang boleh pergi ke luar negeri adalah untuk tugas. Tugas belajar atau atas nama negara boleh dilakukan. Namun, jangan jadikan perjalanan sebagai alasan untuk berlibur. Jika ingin jalan-jalan, gunakan uang sendiri,” imbuhnya.
Baca Juga : PDIP tentang Hubungan Prabowo dan Jokowi: Seharusnya Terpisah, Kenapa Harus Digabung?