BURCHARRY.COM – Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini berhak mendapatkan manfaat tunai sebesar 60% dari gaji selama enam bulan. Kebijakan ini resmi berlaku mulai tahun 2025 dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
PP terbaru ini, yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025, memuat sejumlah perubahan dibandingkan aturan sebelumnya. Sebelumnya, kebijakan mengenai manfaat tunai 60% ini telah lebih dulu diumumkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Desember 2024.
Program JKP sendiri dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, hingga fasilitas pelatihan. Berdasarkan isi Pasal 21 ayat 1 dari PP tersebut, manfaat tunai sebesar 60% dari gaji akan diberikan setiap bulan dan berlaku selama maksimal enam bulan.
Perhitungan dasar untuk pembayaran manfaat tunai didasarkan pada upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha ke BPJS Ketenagakerjaan, tetapi tidak boleh melebihi batas atas upah yang ditetapkan, yaitu Rp 5.000.000. Apabila gaji pekerja melampaui batas itu, maka manfaat dihitung berdasarkan batas maksimal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4.
Selain itu, beleid ini juga menurunkan besaran iuran JKP yang harus dibayarkan setiap bulan. Jika sebelumnya iuran ditetapkan sebesar 0,46% dari upah bulanan, kini angka tersebut berkurang menjadi 0,36%.
Untuk dapat mengklaim manfaat JKP, pekerja harus mengajukan permohonan dalam waktu maksimal enam bulan setelah PHK terjadi. Hak atas manfaat ini akan hangus jika pekerja telah memperoleh pekerjaan baru atau meninggal dunia sebelum mengajukan klaim.
Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa revisi aturan ini memberikan peningkatan insentif yang lebih signifikan dalam program JKP. Sebelumnya, manfaat tunai diberikan secara bertahap, yakni 45% dari gaji untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya. Namun, dengan kebijakan yang baru, jumlah manfaat ditetapkan tetap (flat) sebesar 60% selama enam bulan penuh.
Penyesuaian ini disampaikan Anggoro dalam Konferensi Pers bertajuk Paket Stimulus Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 Desember 2024. Ia berharap aturan baru ini dapat memberikan perlindungan dan dukungan ekonomi yang lebih baik bagi pekerja yang terdampak PHK.
Baca Juga : Menko AHY Jelaskan Hasil Pertemuan 6 Menteri dengan Prabowo di Istana
