BURCHARRY.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah berkoordinasi mengenai aspirasi masyarakat terkait distribusi gas LPG 3 kg. Hasil dari komunikasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengarahkan Menteri ESDM untuk mengembalikan akses penjualan LPG 3 kg melalui pengecer sambil melakukan penertiban terkait peran mereka sebagai agen sub pangkalan dengan pendekatan bertahap. Hal ini ia ungkapkan di hadapan wartawan sebagai hasil pembicaraan antara DPR dan pemerintah.
Sufmi, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menambahkan bahwa Prabowo menekankan pentingnya memastikan harga jual LPG di tingkat pengecer tetap terjangkau bagi masyarakat. Ia juga menyoroti perlunya penertiban administrasi untuk menjaga kelayakan distribusi.
Ia menjelaskan bahwa proses administrasi sedang disiapkan agar pengecer yang berfungsi sebagai agen sub pangkalan dapat memastikan harga LPG tetap wajar ketika dijual ke masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah mengurangi jalur distribusi LPG 3 kg hanya sampai tingkat pangkalan tanpa melibatkan pengecer. Kebijakan ini mendapat perhatian dari sejumlah anggota DPR di Senayan, Jakarta. Akibatnya, warga saat ini harus membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan karena pengecer atau warung tidak lagi menjual tabung tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kondisi ini bukan merupakan kelangkaan. Menurutnya, pasokan LPG 3 kg tetap terjaga dengan volume yang sama seperti di tahun-tahun sebelumnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan untuk memberikan status formal kepada para pengecer sebagai pangkalan, sehingga masyarakat dapat membeli LPG dengan harga yang sesuai langsung dari sumbernya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan niat pemerintah untuk menyisir ulang penerima subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat guna. Ia menegaskan bahwa subsidi tersebut bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan.
Prasetyo menjelaskan bahwa langkah ini bukan dilakukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk menata ulang sistem distribusi agar subsidi lebih terarah dan tepat sasaran. Ia berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat lebih besar kepada kelompok yang berhak menerima bantuan.
Baca Juga : Hashim bicara Alasan Ketidakhadiran Prabowo dalam Peresmian Kuil Hindu Murugan di Jakarta Barat
