BURCHARRY.COM – Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menambah anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, anggaran MBG yang berasal dari APBN 2025 mencapai Rp 71 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
“Ini masih dalam rencana Pak Presiden, kita harus bersabar,” ungkap Dadan kepada detikcom pada Selasa (14/1/2025).
Perbandingan Anggaran dan Target Program Makan Bergizi Gratis
Dadan menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun akan cukup untuk program ini selama satu tahun, asalkan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, antara Januari hingga April 2025, MBG akan disalurkan melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada 3 juta penerima manfaat.
Tahap kedua, yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025, ditargetkan untuk 6 juta penerima manfaat dengan melibatkan 2. 000 SPPG. Sementara itu, tahap ketiga pada akhir 2025 rencananya akan menjangkau antara 15 juta hingga 17,5 juta orang.
Jumlah penerima manfaat dalam kisaran 15 juta hingga 17,5 juta ini setara dengan 18 hingga 21,1 persen dari target awal program yang mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Menurut Dadan, penambahan anggaran akan memungkinkan program MBG untuk menjangkau lebih banyak orang.
Usulan Penggunaan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis
Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, menyarankan agar dana zakat digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. “Misalnya, kita bisa mendorong partisipasi masyarakat umum dalam program MBG ini. Kenapa kita tidak memanfaatkan zakat yang sangat besar ini untuk tujuan itu? ” jelas Sultan pada Selasa (14/1/2025), seperti yang dikutip dari laman DPR.
Usulan Penggunaan Cukai Rokok
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menolak usulan pemanfaatan dana zakat untuk program tersebut. Ia mengusulkan agar pembiayaan MBG diambil dari sumber lain, salah satunya adalah dari cukai rokok. Menurut data dari CNBC Indonesia, penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2024 hingga bulan Juli mencapai Rp 111,3 triliun.
“Untuk MBG, saya usul agar dananya diambil dari cukai rokok saja, itu sudah cukup. Penerimaan cukai rokok per tahun mencapai Rp 150 triliun,” imbuhnya. “Zakat sebaiknya digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti bantuan kepada fakir miskin,” tambahnya.
Saran dari APBD Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten
Gubernur Terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar dana APBD ikut digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Ia menekankan bahwa Pemprov Jatim memiliki potensi fiskal untuk membantu pembiayaan program MBG.
Khofifah menambahkan bahwa pemerintah kota dan kabupaten juga dapat berkontribusi dengan menyisihkan sebagian anggaran APBD mereka jika ada ruang fiskal yang mencukupi. “Saya sudah menyampaikan kepada Pak Presiden tentang pentingnya adanya sharing APBD dalam program ini,” kata Khofifah setelah pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Peluang Pemanfaatan CSR BUMN dan Perusahaan Swasta
Alih-alih menggunakan dana zakat, Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan agar dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari BUMN dan perusahaan swasta dimanfaatkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.
“Saya kira masih ada banyak sumber dana lain yang bisa digunakan, seperti CSR BUMN, perusahaan swasta, royalti dari sektor pertambangan, dan perkebunan,” ujar Fahrur kepada wartawan, pada Rabu (15/1/2025).
Dengan berbagai sumber dana ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Fahrur mengemukakan ide agar pemerintah dapat meluncurkan gerakan sedekah nasional. Ia menjelaskan bahwa sedekah memiliki penggunaan yang lebih fleksibel dibandingkan zakat yang telah diatur dalam Al-Qur’an.
“Infak dan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dan fleksibilitas yang lebih, tidak seperti zakat yang sudah ditentukan untuk kelompok penerima tertentu,” ujarnya.
Respons Prabowo
Terkait saran agar dana zakat digunakan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis, Prabowo menjelaskan bahwa pengelolaan zakat menjadi tanggung jawab pihak yang terkait. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan semua anak di Indonesia mendapatkan makanan pada tahun 2025.
“Ya, pengelolaan zakat sudah ada pengurusnya. Namun yang jelas, dari Pemerintah Pusat, kami siap menyediakan makanan untuk semua anak-anak di Indonesia pada tahun 2025 ini,” ujarnya.
Respons Baznas
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Noor Achmad, menyatakan bahwa dana zakat bisa digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis asal ditujukan kepada golongan fakir dan miskin.
“Jika memang ditujukan untuk fakir miskin, kami akan melakukannya. Artinya, prioritas kami adalah membantu mereka yang membutuhkan. Untuk yang bukan dari golongan tersebut, tentu kami akan melakukan verifikasi,” katanya di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/1/2025), seperti yang dikutip dari detikFinance.
Ia menjelaskan bahwa kelompok mustahik atau penerima zakat meliputi fakir, miskin, orang berutang untuk kebutuhan hidup, korban perdagangan manusia, hingga orang yang sedang dalam perjalanan yang tidak melakukan maksiat.
Respons BGN
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai bahwa usulan untuk menggunakan APBD dalam membiayai Makan Bergizi Gratis sangatlah penting dan bisa segera direalisasikan.
“Tentu saja bantuan dari APBD bisa dilaksanakan dan sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi program ini,” tulisnya dalam keterangan resmi pada Kamis (16/1/2025).
Dadan menambahkan bahwa pemerintah daerah juga dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis dengan menyiapkan infrastruktur SPPG, mendistribusikan Makan Bergizi Gratis, serta membina masyarakat untuk menyediakan bahan baku lokal. Selain itu, berbagai dinas di setiap daerah dapat menyalurkan bantuan Makan Bergizi Gratis, khususnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Memerlukan Tambahan Rp 100 Triliun
