BURCHARRY.COM – Pada awal 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dan mengurangi kebocoran anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah mengalihkan sebagian besar proyek infrastruktur kepada pihak swasta.
Menurut Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan, proyek-proyek infrastruktur kerap menjadi salah satu titik terbesar kebocoran anggaran. Presiden Prabowo pun menyebutkan masalah ini secara langsung sebagai alasan utama kebijakan tersebut. “Pak Presiden melihat bahwa salah satu sumber kebocoran berasal dari proyek infrastruktur. Oleh karena itu, proyek-proyek tersebut diberikan ke swasta,” ujar Fithra dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Sabtu (28/6/2025).
Namun, kebijakan ini tidak berarti pemerintah mengabaikan sektor infrastruktur. Sebaliknya, proyek-proyek akan didorong untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui skema seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini dianggap lebih efisien karena pihak swasta memiliki pengalaman panjang serta kemampuan untuk melakukan perencanaan dan penghitungan yang matang, sehingga meminimalkan pemborosan anggaran.
Fithra juga membagikan pengalamannya saat bekerja di PT SMI, di mana banyak proposal studi kelayakan (feasibility studies) dari daerah memerlukan revisi signifikan untuk memastikan efisiensi dan dampak ekonomi yang maksimal. Menurutnya, kolaborasi dengan swasta dapat menghadirkan penganggaran yang lebih bijak dan efektif.
Inpres No. 1 Tahun 2025 juga bertujuan merealokasikan anggaran dari sektor yang tidak produktif ke sektor yang lebih strategis. Selain infrastruktur, Presiden Prabowo menyoroti dana untuk Alat Tulis Kantor (ATK) yang terungkap mencapai Rp 44 triliun. Setelah evaluasi, ditemukan ketidakefisienan di beberapa kementerian terkait penggunaan dana tersebut.
Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa proyek infrastruktur tetap menjadi prioritas. Namun, pendekatannya kini mengandalkan peran besar dari sektor swasta. Ia yakin bahwa swasta mampu menawarkan solusi yang lebih inovatif, efisien, dan berpengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek vital seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. “Saya tidak menghentikan proyek infrastruktur saya hanya mengubah caranya!” tegas Prabowo saat berbicara pada sebuah acara di Jakarta awal tahun ini.
Dengan model baru ini, pembangunan infrastruktur tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden berkeyakinan bahwa pendekatan ini akan mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan transparansi serta efektivitas anggaran pemerintah.
Baca Juga : Kesepakatan Prabowo dan Anwar Ibrahim untuk Mempercepat Kerja Sama di Bidang Ekonomi
