BURCHARRY.COM – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk memberikan sebagian besar proyek infrastruktur kepada pihak swasta. Langkah ini dinilai sebagai salah satu cara untuk meminimalkan risiko kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur.
Proyek infrastruktur kerap disebut sebagai salah satu sumber penyebab kebocoran anggaran. Mengandalkan swasta dianggap dapat memaksimalkan efisiensi berkat pengalaman mereka yang lebih teruji di bidang tersebut.
Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa tidak semua proyek dapat dikelola oleh pihak swasta. Beberapa proyek tetap membutuhkan peran dan intervensi langsung dari pemerintah.
Dody menyebutkan, meskipun melibatkan swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur bisa menjadi alternatif, ada kalanya negara tetap harus mengambil kendali secara langsung, tergantung pada kasus dan kebutuhan yang ada.
Dody juga menjelaskan bahwa keterlibatan swasta harus memenuhi sejumlah kriteria spesifik, salah satunya adalah terkait Rate of Return (IRR) investasi yang diharapkan.
Dia menegaskan bahwa tidak semua proyek bisa dikerjasamakan dengan swasta hanya atas dasar efisiensi semata. Hal ini karena ada berbagai aspek teknis dan finansial yang perlu dipertimbangkan dengan matang.
Selain mendorong peran swasta, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 untuk mendukung efisiensi belanja negara sebagai salah satu langkah mengurangi kebocoran anggaran.
Pada awal tahun 2025, pemerintah melakukan penghematan besar-besaran hingga mencapai Rp 308 triliun. Inpres tersebut bertujuan untuk merealokasikan anggaran dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang dapat memberikan manfaat lebih besar.
Menurut Dody, efisiensi ini juga diarahkan untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (I-COR) ke bawah angka 6. Upaya ini menjadi tanggung jawab penting demi mendorong penggunaan investasi yang lebih optimal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Tingginya angka I-COR sering kali menjadi indikasi bahwa investasi di sektor infrastruktur berjalan tidak efektif atau efisien. Hal ini berdampak negatif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Presiden Prabowo telah berulang kali menekankan pentingnya pengelolaan APBN yang transparan dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, menyampaikan bahwa kebocoran anggaran negara banyak terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur. Persoalan ini sebelumnya telah diangkat secara langsung oleh Presiden Prabowo.
Fithra menjelaskan bahwa keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur bukan berarti pemerintah tidak lagi memberikan perhatian terhadap sektor tersebut. Sebaliknya, pemerintah mendorong kerja sama dengan swasta agar proses pembangunan lebih efektif dan efisien.
Ia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan swasta yang ditunjuk biasanya memiliki pengalaman panjang dan mekanisme perhitungan yang baik, sehingga dapat mengelola proyek tanpa membuang-buang anggaran secara sia-sia.
Sebelumnya, dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Jakarta, Presiden Prabowo mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan swasta dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur nasional dengan lebih efisien dan inovatif.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak akan dihentikan. Pemerintah hanya mengubah skema pengerjaannya dengan fokus pada pemberdayaan sektor swasta untuk mendukung pembangunan.
Baca Juga : Prabowo Alihkan Proyek Infrastruktur ke Swasta, Fokus pada Efisiensi dan Pengurangan Kebocoran
About the Author
