
BURCHARRY.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengimbau agar kementerian hingga juru bicara kepresidenan menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kualitas komunikasi kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau penyampaian informasi yang keliru.
“Kami berharap semua jajaran kementerian dan juga juru bicara kepresidenan patuh pada instruksi presiden,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
Puan meminta agar semua pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara presiden maupun kementerian bersifat informatif serta tidak membingungkan masyarakat. Ia menekankan bahwa jajaran pemerintah harus mematuhi arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Informasi yang diberikan kepada masyarakat harus akurat, jelas, dan mendukung program-program pemerintah,” ungkap Puan.
“Dengan begitu, tidak ada lagi misinformasi atau penyampaian yang salah. Koordinasi harus sesuai dengan arahan presiden,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki pola komunikasi dengan rakyat. Ia menilai bahwa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah masih kurang optimal.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet yang diadakan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti minimnya narasi yang menjelaskan cukup banyak terobosan dan kebijakan pemerintah kepada rakyat.
“Rekan-rekan sekalian, sejak sidang kabinet yang terakhir, sudah banyak sekali langkah dan kebijakan yang kita lakukan. Namun, mungkin banyaknya inisiatif dan terobosan tersebut membuat narasi kita ke masyarakat menjadi kurang maksimal,” kata Prabowo dalam rapat kabinet yang dilangsungkan di Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).
“Oleh karena itu, saya rasa kita perlu memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan rakyat. Saya sendiri sangat terkesan dengan berbagai pencapaian yang dapat diraih dalam waktu singkat,” tutup Prabowo.
Baca Juga : Prabowo Mengumumkan Keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank