
BURCHARRY.COM – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang baru pada Jumat, 23 Mei 2025. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta.
“Hari ini, Jumat, 23 Mei 2025, saya, Menteri Keuangan, dengan ini meresmikan pelantikan saudara-saudara ke dalam jabatan baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” ungkap Sri Mulyani dalam sambutannya.
Bimo Wijayanto ditunjuk menjadi Dirjen Pajak oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan telah menerima arahan untuk memperbaiki sistem pajak nasional agar lebih berintegritas, akuntabel, dan independen.
“Presiden memberikan banyak arahan dan menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Tujuannya adalah memastikan akuntabilitas, independensi, serta integritas yang lebih baik guna menunjang program-program nasional, khususnya dari sisi penerimaan negara,” ujar Bimo seusai pertemuannya dengan Presiden di Istana Negara pada Selasa, 20 Mei.
Bimo Wijayanto memiliki rekam jejak pendidikan dan pengalaman yang panjang. Ia merupakan alumni SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah, dan menyelesaikan studi sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2000.
Pendidikan lanjutannya mencakup gelar S2 MBA bidang Akuntansi dan Keuangan dari University of Queensland pada 2004, gelar PhD di bidang Ekonomi dari University of Canberra pada 2010, hingga menempuh Post Doctoral di Duke University pada 2014.
Sebelum dilantik sebagai Dirjen Pajak, Bimo menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Desember 2024.
Kariernya dimulai sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA) Direktorat Jenderal Pajak pada periode September 2014 hingga Juli 2015. Pada waktu yang sama, ia juga menjabat Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi di Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.
Setelah itu, ia bergabung dengan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Tenaga Ahli Utama bidang Politik dan Keamanan serta Kajian Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis dari Januari 2016 hingga Agustus 2020.
Selanjutnya, Bimo dipercaya sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak September 2020 hingga Desember 2024, yang berada di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga : Prabowo Memanggil: BP Batam Diminta Menyesuaikan Regulasi Investasi