BURCHARRY.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menggelar rapat bersama Presiden RI Prabowo pada akhir pekan guna membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan tersebut, fokus utama tertuju pada tiga elemen kunci keberhasilan program, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.
Rapat berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 3 Mei. Dadan menjelaskan bahwa salah satu dari tiga aspek utama, yakni masalah anggaran, telah mendapat solusi.
Menurutnya, Presiden telah memastikan bahwa persoalan anggaran selesai secara politis. Namun, tantangan berikutnya berada pada sisi SDM, khususnya kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memaparkan bahwa ribuan tenaga telah dilatih untuk bertugas di unit tersebut.
Kepala SPPG diisi oleh individu dengan latar belakang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hingga kini, sekitar 2.000 orang telah selesai menjalani pelatihan meski ada enam orang yang mengundurkan diri, sehingga total SDM yang siap bekerja berjumlah 1.994 orang. Dadan menekankan bahwa percepatan pengembangan pelayanan bergantung pada ketersediaan SDM tersebut.
Sebagai langkah strategis, BGN menjalin kemitraan dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk melatih 30.000 calon Kepala SPPG dalam batch ketiga. Pelatihan ini ditargetkan selesai pada Juli dan diperkirakan dapat mempercepat implementasi program mulai Agustus mendatang.
Untuk aspek infrastruktur, Dadan menggarisbawahi bahwa jumlah fasilitas SPPG masih harus ditingkatkan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Ia menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat program MBG.
Dadan juga menyampaikan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra kerja. Ia menegaskan pentingnya penyusunan dan pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan kerjasama dan supervisi berjalan optimal.
Dengan penguatan terhadap anggaran, SDM, dan infrastruktur tersebut, program pemenuhan gizi nasional diharapkan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Baca Juga : Prabowo Berkomitmen Hapus Sistem Outsourcing, Kemnaker Rancang Regulasi Baru
