BURCHARRY.COM – Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, membahas tentang upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi aktivitas premanisme. Ia menyatakan bahwa pemerintah fokus pada premanisme yang menghambat kegiatan bisnis di Indonesia.
“Yang menjadi perhatian pemerintah adalah tindakan premanisme yang terutama mengganggu kegiatan bisnis,” ujarnya saat acara diskusi bertajuk Double Check dengan tema ‘Apa Visi Kesehatan di Era Prabowo? ‘ yang diadakan di Museum Toety Heraty, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (17/5/2025).
Apa pun itu, dia menegaskan bahwa jika premanisme dibiarkan, para pelaku usaha akan ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab itu telah ditegaskannya bahwa yang menjadi sasaran pemberantasan adalah praktik premanisme tersebut.
“Investor menjadi enggan untuk berinvestasi di negara kita. Individu yang mau berbisnis juga merasa takut untuk melakukannya akibat adanya biaya dan beban tambahan yang disebabkan oleh tindakan premanisme. Yang mengganggu proses adalah premanisme,” jelas Hasan Nasbi.
Selanjutnya, dia memberi penjelasan mengenai anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak menyentuh organisasi masyarakat. Dia menjelaskan bahwa pemberantasan premanisme tidak dilakukan secara umum terhadap semua ormas.
“Jika kita berbicara tentang ormas, banyak sekali ormas, seperti NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Kami tidak akan melakukan pendekatan secara umum,” jelasnya.
“Jadi jika ada pertanyaan mengapa tidak menyentuh ormas, perlu ditekankan bahwa yang ingin diatasi oleh pemerintah adalah aksi premanisme dan tindakan premanisme itu sendiri,” tambah Hasan Nasbi.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan menghilangkan praktik premanisme baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Menurutnya, pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk menangani masalah yang meresahkan tersebut.
“Tentunya ini tidak bisa direncanakan hari ini dan langsung terjadi besok. Prosesnya tentu harus dilalui. Dan bagaimanapun mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu diberikan solusi. Ya, mereka perlu dibina dan diarahkan agar lebih produktif,” tambahnya.
Dalam usaha menghapuskan praktik premanisme, dia berharap agar hal ini bisa mengurangi hambatan dalam berbisnis. Dengan begitu, minat para pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia pun bisa meningkat.
“Sehingga jika orang merasa nyaman untuk berusaha, lapangan kerja bisa tercipta. Jika lapangan kerja terbuka, orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan dan terlibat dalam tindakan preman akan bisa diarahkan untuk bekerja secara resmi,” tutupnya.
Diketahui bahwa Polri telah melaksanakan Operasi Kepolisian di seluruh Indonesia yang fokus pada penanganan praktik premanisme. Operasi ini dimulai pada hari Kamis, 1 Mei 2025 lalu.
Baca Juga : Duta Besar China Menyampaikan Hubungan Erat Prabowo dan Xi Jinping: Mereka Saling Kirim Pesan
